Pelaut Indonesia Diperdaya

Sebelum STCW 1978 as ammended 1995 diberlakukan, Pelaut Indonesia cukup jaya. Ijazah Mualim Pelayaran Interinsuler (MPI) dan Ahli Mesin Kapal Pelayaran Interinsuler (AMKPI) bernilai tinggi karena dapat menjabat Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin di luar negeri. Ijazah Mualim Pelayaran Besar 3,2 (MPB 3,2) dan Ahli Mesin Kapal A,B (AMK A.B) dapat menjabat sampai jabatan Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin.

Sekarang setelah STCW 1978-1995 diberlakukan semua kejayaan berangsur-angsur sirna, padahal sarana dan prasarana kapal tidak terlalu banyak berubah, kecuali kapal-kapal baru, ketrampilan pelaut tetap dimiliki, hanya karena sistem diklat yang dirubah oleh Internasional Maritime Organization (IMO).

Perubahan IMO tersebut diberlakukan untuk Pelaut yang melayari lautan bebas (ocean going), untuk Pelaut yang berlayar domestik/dalam negeri/interinsuler dapat diatur oleh pemerintah masing-masing.Sertifikat baru COC, COP, pelaut mengalami kendala dalam memperlancar pekerjaan. Setelah 5 (lima) tahun berlayar harus revalidasi, banyak pelaut mengalami kendala kembali dalam bekerja. Pemerintah diminta tanggap apakah aturan revalidasi diikuti oleh semua pihak yang terkait mengeluarkan sertifikat COP.

Pelaut Indonesia perlu dilindungi perlu perlu diayomi jangan diperdaya terus menerus oleh banyak pihak.Banyak sekali organisasi yang mengurusi pelaut, tetapi tidak ada solid dan tidak bersinergi, belum ada yang mampu membela kepentingan pelaut, melindungi, menyiapkan hari tua pelaut. Sudah saatnya didirikan organisasi pelaut yang bermanfaat bagi anggotanya, menyiapkan asuransi kolektif dana pensiun pelaut, asuransi kesehatan keluarga pelaut, asuransi pendidikan anak-anak pelaut, premi terjangkau santunan menjanjikan untuk segela aspek : naik haji, modal usaha, dana harian hidup.Amat disayangkan belum ada pihak, pimpinan negara yang membanggakan pelaut, padahal pelaut dapat dijadikan andalan penghasil devisa, pelaut mempunyai andil besar dalam kesatuan NKRI, tidak ada pelaut tidak ada kapal NKRI diragukan keberadaannya.

Presiden Pertama bilang, bangsa Indonesia adalah bangsa Pelaut, Indonesia akan besar, jaya, sentosa, sejahtera jika menguasai laut.Kita tidak perlu lagi berdebat tentang tentang wacana, wawasan, definisi tentang Maritim dan Kelautan. Yang diperlukan adalah berbuat nyata, karena telah terbukti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya mamapu berjaya di laut ratusan tahun, kita tinggal bersatu, bersemangat, bersinergi kembali jaya di laut, langkah awal tumbuh kembangkan Pelaut Indonesia, lapangan kerja dalam dan luar negeri cukup banyak, gaji amat menjanjikan, pelaut jangan dijadikan anjang pemerasan, jangan dijadikan komoditi ekonomi oleh pihak lain. Pelaut adalah tenaga kerja luar negeri yang menjunjung tinggi martabat bangsa.

Bapak Presiden Bambang Susilo Yudhoyono yang kami hormati dan kami banggakan berpalinglah kepada pelaut, keluarkan Keppres, Inpres tentang kepelautan agar Perusahaan Pengawakan Kapal dapat dijadikan industri agar dapat dijadikan andalan penghasil devisa, Sumber Daya Manusia Pelaut dibuatkan perencanaan yang sempurna, agar kesulitan pelaut yang bermutu dapat segera diatasi. Sistem Pengawakan Kapal Asing dibuat yang tepat sesuai sasaran dan tujuan. Ditulis oleh Pudji Sumarto

Ini adalah informasi e-mail melalui http://www.indonesianseafarer.com
www.pelautnusantara.com